Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat diwawancarai awak media usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Majelis Daerah KAHMI & FORHATI Kota Malang Periode 2021 – 2026 pada Minggu (30/1/2022) .Kompas.

Jakarta, ManokwariPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sebagian besar daerah tertinggal berada di Papua, Papua Barat dan Sumatera Utara.

Muhadjir mengatakan, daerah tertinggal di Sumatera Utara paling banyak di pulau Nias. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat, daerah tertinggal terdapat di sekitar pegunungan.

“Di Papua di wilayah pegunungan tengah itu hampir semua, saya sudah berkunjung jadi tahu kondisi lapangan dan itu memang tempat yang layak untuk status daerah tertinggal, tetapi tidak cukup dengan status tapi ditangani dengan sungguh-sungguh,” kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Muhadjir mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Starnas PPDT) Tahun 2020-2024 harus dilaksanakan dengan koordinasi antar kementerian/lembaga agar pemerintah mampu menekan jumlah daerah tertinggal.

“Harus dilihat secara utuh, terutama amar atau perintah-perintah presiden, itu tugas dari Kemenko PMK, tugasnya melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian di lapangan,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, kendala dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal di antaranya adalah langkanya sumber daya manusia dan dana.

Oleh karenanya, ia mendorong daerah-daerah tersebut terbuka terhadap investor agar daerah tersebut mulai maju dalam aspek infrastruktur dan ekonomi.

“Kalau tidak (ada investor), tidak mungkin itu daerah-daerah itu bisa ditangani secara cepat,” ucap dia.

Sumber: Kompas