Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan parlemen melalui Komisi II DPR akan mengakomodasi suara yang kontra terhadap pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
Narasi yang kontra terhadap pemekaran Papua itu muncul setelah Baleg DPR RI mengharmonisasi tiga RUU tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Tentu yang kontra itu kami dengarkan juga nanti dalam pembahasan di komisi dua,” kata Awiek -sapaan akrab Achmad Baidowi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).
Namun, dia mengatakan bahwa tidak semua rakyat menolak pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
Menurut dia, banyak pula masyarakat yang menyatakan setuju terhadap pemekaran di Papua demi pemerataan ekonomi.
“Memang ada pihak-pihak yang kontra, tetapi pihak yang pro juga banyak,” ucap politikus PPP itu.
Baleg DPR RI sebelumnya telah menyelesaikan harmonisasi tiga RUU tentang pemekaran Papua pada Rabu (6/4) kemarin.
Ketiganya itu, yakni RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Seluruh fraksi di Baleg DPR menyetujui harmonisasi tiga RUU tentang pembentukan DOB di Papua tersebut.
Dalam harmonisasi muncul pula nama untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah.
Papua Tengah dinamai Meepago dengan ibu kota Timika, Kabupaten Mimika. Provinsi ini meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.
Papua Pegunungan Tengah dinamai Lapago dengan ibu kota di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Wilayah provinsi itu mencakup Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.
Berikutnya, Provinsi Papua Selatan bakal bernama Ha Anim dengan ibu kota di Merauke. Provinsi itu meliputi Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.
Sumber : jpnn.com
