Jakarta – Di tengah penolakan terhadap rencana pemekaran Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Yorrys Raweyai mengingatkan bahwa langkah itu sebenarnya adalah keinginan masyarakat sendiri.

Yorrys menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertemuan bersama media, Kamis (14/4) yang difasilitasi Public Virtue Institute, terkait pemekaran Papua. Tiga pembicara secara ktitis menelaah langkah DPR menyetujui RUU tiga provinsi baru di Papua. Sementara Yorrys, sebagai wakil rakyat Papua di DPD, duduk di posisi berseberangan.

Yorrys mendasarkan pendapatnya dengan mengulik kisah masa lalu, ketika sejumlah tokoh Papua datang ke Jakarta pada 2008, untuk meminta dilakukannya pemekaran wilayah. Salah satu yang datang ketika itu adalah Lukas Enembe, saat menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Lukas Enembe adalah Gubernur Papua saat ini.

“Itu konsep dari Pak Lukas tentang Otsus (otonomi khusus -red) Plus. Beliau datang dengan seluruh pemerintah daerah dan saya memfasilitasi ke pimpinan DPR RI. Permintaannya pemekaran. Pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi,” kata Yorrys.

Ketika itu, pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono merespons permintaan dengan mengeluarkan Amanat Presiden untuk proses pemekaran. Persoalannya setelah itu, menteri keuangan menyatakan bahwa anggaran tidak mencukupi. Bahkan kemudian lahir kebijakan moratorium pemekaran.

“Jadi kalau sekarang kita bicara proses pemekaran, kita jangan melawan lupa, ini sudah pernah diusulkan juga. Jadi kalau saya, kita pakai persoalan bahwa ini rakyat grass root (akar rumput -red) yang menolak dan lain sebagainya, sulit argumentasi itu saya bisa menerima,” tegas Yorrys.

Sebagai wakil rakyat Papua, Yorrys menjamin dirinya membuka diri melakukan dialog terkait berbagai hal di Papua. Dia bahkan mengajak semua pihak konsisten dengan proses pemekaran yang sudah berjalan. Dalam perhitungannya, 20 tahun ke depan Papua akan menuai manfaat dari apa yang dilakukan saat ini.

Sumber : voaindonesia.com