manokwaripos.com – Munculnya respon dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menanggapi pernyataan kekecewaan dari Bupati Jayapura, Mathious Awoitauw justru menimbulkan permasalahan baru sebagai upaya membuyarkan opini publik. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa MRP sebagai lembaga telah menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran berdasarkan suara mayoritas masyarakat Papua dan bukan kepentingan segelintir elit politik di Papua.

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan dasar pendirian MRP sebagai lembaga representasi kultur adat MRP. Namun, pihaknya seakan-akan mengklaim bahwa MRP tidak berdiri pada posisi memihak atau menolak namun berfokus ke mayoritas aspirasi masyarakat. Secara detail, aspirasi yang pada akhirnya diklaim mayoritas menolak tersebut tidak dirinci secara teknis berkaitan dengan jumlah maupun metode yang dipakai dalam menentukan. Singkatnya, keputusan MRP menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak tidak dapat dibuktikan secara penghitungan ilmiah. Timotius Murib justru banyak menjelaskan mengenai dasar Undang-undang terkait Otsus. Sementara jawaban yang dinantikan yakni asal muasal bisa memutuskan adanya suara mayoritas penolakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti membantah jawaban dari Timotius Murib terkait klaim mayoritas masyarakat menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sejumlah aksi dan pernyataan sikap yang mengarah pada dukungan DOB terus bermunculan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun orang luar yang mendukung kemajuan wilayah Papua.

Kelompok yang menamakan Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, melakukan aksi mendukung DOB di belakang kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jumat 13 Mei 2022. Koordinator aksi, Deksa menyatakan bahwa DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Melalui momentum tersebut juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak menikmati kesejahteraan.  

Kemudian anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa DOB dapat mempercepat pembangunan, Dirinya menduga aksi penolakan DOB tidak murni aspirasi dan hanya ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama. Tidak ada demo yang gratis, bahkan sejak dirinya menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, sudah ada yang mensponsori. Secara tegas dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk tidak lagi memaksakan turun ke jalan menolak DOB karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran namun belum disetujui, sedangkan Papua telah dijadwalkan dibahas di DPR.

Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun menyatakan meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Mimika, Yulian Salossa mengaku mendukung langkah pemekaran DOB tiga provinsi di Papua, namun manfaat dari pemekaran harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak pemekaran tersebut telah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus didukung.

Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua (PAP), Jan Christian Arebo, mendukung keputusan pemerintah membentuk DOB di Papua. Jan berharap Presiden Jokowi segera mempercepat DOB untuk menciptakan situasi Papua yang aman, damai, kondusif dan mendorong kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Selain itu, ia juga mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepada provokator aksi demo tolak DOB pada 10 Mei 2022.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano juga secara tegas mendukung pemekaran Papua. Menurutnya pemekaran DOB dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran Papua harus diwujudkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh. Di sisi lain, terkait adanya penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dalam melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

Terakhir, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menilai bahwa(Otsus Papua dan Papua Barat serta pembentukan DOB di Papua dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat. Karena itu, dirinya akan terus mensosialisasikan pentingnya Otsus dan pembentukan DOB di Papua. Program pemerintah tersebut bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

Perselisihan Petinggi Kelompok Penolak DOB

Salah satu pihak yang selalu turut campur dalam setiap aksi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berasal dari kelompok separatis. Dalam aksi penolakan DOB, mereka turut serta ikut dalam aksi sembari menyampaikan tuntutan pokok mereka yakni lepas dari NKRI. KNPB dan ULMWP merupakan dua organisasi yang sering ikut serta dalam aksi, bahkan disebut-sebut sebagai penggerak dibalik adanya penolakan DOB.

Dalam sebuah video yang beredar di jagad maya baru-baru ini, terjadi perselisihan di antara petinggi kelompok separatis Papua. Egianus Kogoya sebagai panglima memperlihatkan kekesalannya ketika berkomunikasi dengan Benny Wenda, pria yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dengan suara lantang dan tangan yang diacung-acungkan, Egianus Kogoya melontakan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti Benny Wenda, Sebby Sambom, Viktor Yemu, dan Jefri Pagawa.

Egianus menuding bahwa keempat sosok tersebut hanya menumpang hidup dari keganasan kelompok separatis yang berperang di Papua. Dirinya menyatakan berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, namun yang di luar negeri, yang mengaku sebagai diplomat, namun ternyata hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok separatis.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kesenjangan antara kelompok separatis yang berperang dengan para diplomat yang ada di luar negeri. Kesenjangan tersebut secara dampak akan menguntungkan situasi keamanan dan masyarakat di Papua, karena sejauh yang kita ketahui unsur pihak yang memprovokasi publik untuk menolak DOB sedang tidak pada kondisi internal yang baik. Jika nantinya MRP masih saja mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak DOB maka perlu dipertanyakan posisi MRP mewakili rakyat Papua yang mana?  jangan-jangan tak jauh beda dengan kelompok separatis dengan kemasan politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)