Papua, manokwaripos.com – Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, MSi menyebutkan, 90 persen masyarakat Lapago menerima kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran di Papua.
Hal ini disampaikannya usai syukuran 10 tahun masa kepemimpinannya di Kabupaten Lanny Jaya yang dikemas dengan lepas sambut Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua di Wamena, Kamis 19 Mei 2022.
“Masyarakat Lapago jika turun dalam jumlah yang besar ke DPRD Jayawijaya melakukan aksi menerima DOB bisa juga. Dari apa yang saya sampaikan diyakini Provinsi Pegunungan Tengah diterima oleh 90 persen masyarakat, sehingga kalau Pemerintah Pusat mau memberikan DOB Provinsi Pegunungan Tengah dalam waktu yang sesingkat,” ucap Befa kepada wartawan.
Seharusnya, kata Befa, Pemerintah Pusat dalam memberikan pemekaran harus dengan bobot dan harga diri negara. Apalagi Provinsi Pegunungan Tengah adalah barometer di Tanah Papua, sehingga regulasi anggaran harus tepat.
“Mungkin dana operasionalnya mendekati Rp1 triliun, dana infrastrukturnya harus Rp 1,5 triliun, dana ekonomi dan kesehatan Rp1 triliun, sehingga diharapkan anggaran Rp 4-5 triliun di dalam provinsi baru ini. Sebab di pusat, masyarakat tahu program ini untuk mempercepat pembangunan di Papua dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Befa, masyarakat di Pegunungan Tengah Papua menginginkan perubahan dengan adanya pemekaran. Bahkan, ia menjamin masyarakat Pegunungan Tengah akan menerima pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Pegunungan Tengah Papua.
“Masyarakat Lapago mengerti, kalau saat ini ada dalam NKRI, akan bekerja, hidup di sini dan menunggu masa depan yang dijanjikan oleh kelompok lain, entah itu akan jadi atau tidak. Yang jelas masyarakat Lapago itu mengerti dan mereka menerima Provinsi Pegunungan Tengah, sehingga Pemerintah Pusat sahkan saja jangan menunggu lagi,” kata Befa.
Pada kesempatan itu, Befa mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak berbohong dengan menghadirkan pemekaran di Pegunungan Tengah Papua. Sebab, masyarakat selama ini sudah merindukan adanya perubahan.
“Jika kehadiran DOB ini tidak jadi, maka masyarakat Pegunungan Tengah akan mencatat dalam sejarah dan dalam lubuk hati nurani secara turun temurun bahwa Pemerintah Pusat berbohong. Untuk itu saya sampaikan berikan provinsi yang sesuai dengan bobot dan sesuai dengan karakteristik alam yang sulit di wilayah Lapago ini,” katanya. *** (Stefanus Tarsi)
Sumber: kabarpapua.co
