JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe telah berulang kali menyatakan dukungannya pada aspirasi masyarakat yang meminta realisasi pemekaran provinsi di Papua.
Aspirasi tersebut disampaikan kepadanya melalui berbagai forum.
Di antaranya pada saat kampanye pemilihan gubernur Papua, tahun 2018, dalam kedudukannya sebagai petahana.
Sejumlah media online lokal melaporkan pemberitaan tentang hal tersebut dan dapat ditelusuri lewat jejak digital.
Salah satu pemberitaan memuat tentang kampanye Lukas Enembe pada 11 April 2018 di Kabupaten Merauke yang diwarnai oleh ungkapan harapan dari pendukungnya untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan.
Lukas Enembe menyambut positif harapan itu dengan janji akan memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan setelah pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran.
“Bagaimana saya tidak bisa mekarkan keinginan masyarakat untuk Provinsi Papua Selatan, saya ini tokoh pemekaran,” kata Lukas Enembe di hadapan para pendukungnya dikutip dari papuaposnabire.com, media online yang dikelola oleh harian pagi Papuapos Nabire.
Setelah Lukas Enembe terpilih untuk kedua kalinya, pada Juli 2019 Pemerintah Kabupaten Merauke menindaklanjuti janji Lukas Enembe dengan membentuk tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).
Menurut Sekda Kabupaten Merauke, Daniel Pauta dalam keterangan pers ketika itu, Gubernur Papua Lukas Enembe pada saat kampanye telah mendorong pemekaran sejumlah provinsi di Papua termasuk Papua Selatan untuk mendekatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
Daniel Pauta sebagaimana dikutip oleh infopublik.id mengatakan selama masa kampanye, isu pemekaran digemakan oleh Lukas Enembe.
Sementara itu pada tahun yang sama Lukas Enembe menugaskan Universitas Cendrawasih untuk melakukan kajian tentang pemekaran provinsi di Papua yang menghasilkan rekomendasi tujuh provinsi.
Rekomendasi pemekaran wilayah Papua menjadi tujuh provinsi berbasis wilayah adat pernah disampaikan oleh Lukas Enembe lewat media.
Pada kampanye pilgub tahun 2013 Lukas Enembe juga sudah menjadikan isu pemekaran sebagai daya tarik untuk memilih dirinya.
Pemerhati Masalah Papua, Agus Kosek, mengatakan kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal dalam pilgub 2013 diakui oleh sejumlah tokoh Papua dikarenakan membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye, isu aktual yang menjadi aspirasi masyarakat.
Tokoh Papua, Yorrys Raweyai yang saat ini menjabat anggota DPD RI dari Papua, dalam diskusi yang difasilitasi Public Virtue Institute baru-baru ini menggambarkan dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran provinsi di Papua sudah terungkap sejak tahun 2008.
Ketika itu sejumlah tokoh Papua, termasuk Lukas Enembe yang saat itu menjabat bupati Kabupaten Puncak Jaya, datang ke Jakarta untuk meminta dilakukannya pemekaran wilayah.
“Itu konsep dari Pak Lukas tentang Otsus (otonomi khusus -red) Plus. Beliau datang dengan seluruh pemerintah daerah dan saya memfasilitasi ke pimpinan DPR RI. Permintaannya pemekaran. Pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi,” kata Yorrys, dilansir dari voandonesia.com.
Sikap penolakan Lukas Enembe sekarang terhadap rencana pemekaran Papua membuat banyak kalangan terkejut.
Apalagi alasan penolakan itu dianggap kurang memberi penghargaan kepada kemampuan sumber daya manusia Papua untuk mengelola Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran.
“Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru,” kata Lukas, sebagaimana disiarkan oleh Reuters, Jumat (27/5).
Ini dinilai sebagai sikap berbalik 180 derajat, dari sebelumnya menyatakan diri sebagai tokoh pemekaran menjadi tokoh penentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya karena merasa bahwa Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepemimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nakhoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri,” kata Agus Kosek, pemerhati masalah Papua.
