Papua Barat, manokwaripos.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mengaku akan mengantar hasil deklarasi dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan otonomi khusus Papua Jilid II dari 13 daerah di provinsi itu ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Naskah Deklarasi dari para bupati dan juga tokoh tokoh sudah kita siapkan dan akan saya antar ke Presiden,” ujar Waterpauw, Kamis (16/6).
Deklarasi itu, kata dia, dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat.
Bukan hanya kepada Jokowi, Waterpauw mengaku deklarasi itu pun akan diberikan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan.
“Isi deklarasi itu menegaskan kebulatan sikap Papua Barat dari tingkat pemimpin hingga masyarakat dari berbagai latar belakang yang sejatinya menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus,” terangnya.
Sebelumnya, Selasa (14/6), Bupati dan Walikota se Papua Barat menyatakan dukungan terhadap DOB dan Otsus. Penandatanganan kesepakatan dukungan itu berlangsung usai Rapat Kerja (Raker) Bupati/Walikota se Papua Barat yang berlangsung di Manokwari.
Penandatanganan naskah deklarasi dukungan itu juga disebutkannya dilakukan kepala suku Papua, suku nusantara, dan para tokoh. Penandantanganan deklarasi itu disebutkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat.
“Deklarasi ini merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan Raker para Bupati dan walikota se Papua Barat. Kita harus mendukung penyelenggaraan dan soliditas pemerintahan dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai informasi, Paulus setelah dilantik menjadi Pj Gubernur mengaku akan terus mensosialisasikan pentingnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat serta pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Dia menyebutkan program pemerintah itu bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.
“Kita harus mensosialisasikan betapa pentingnya otsus bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Kemudian juga akan dilaksanakan Daerah DOB baik lingkup provinsi maupun kabupaten atau kota. Itu juga penting kita suarakan,” kata Paulus dikutip dari siaran CNNIndonesia TV, Jumat (13/5).
Mantan Kapolda Papua itu menilai otsus dan pembentukan DOB di Papua bisa mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat.
Sumber: cnnindonesia.com
