Papua, manokwaripos.com – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyebut kinerja penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia diakui positif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu menyusul adanya apresiasi Komisioner Tinggi HAM PBB dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menilai hal ini mencerminkan keberhasilan konsolidasi pemerintah dengan masyarakat termasuk para pegiat HAM. “Ini tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan di MPR 16 Agustus 2020 lalu, bahwa HAM harus diarusutamakan dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ucap Jaleswari, Sabtu (18/6/2022).
Jaleswari mengatakan, Presiden telah secara khusus memerintahkan Menko Polhukam dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di Tanah Air. “HAM menjadi isu prioritas dan strategis Presiden yang harus dikawal. Dalam hal ini KSP bersama Kemenko Polhukam dan K/L terkait terus menguatkan konsolidasi untuk meningkatkan kinerja HAM di Indonesia,” ujarnya.
Peneliti senior LIPI ini juga menyebut penanganan secara yuridis kasus Paniai dapat menjadi pembuka bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat lain, baik secara yudisial melalui proses peradilan maupun nonyudisial.
Dia memandang, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mudah dan memiliki kompleksitas. Kendati demikian, Jaleswari memastikan pemerintah tak pernah berhenti dan terus mengupayakan penyelesaiannya. “Termasuk mengupayakan suatu gugus tugas penanganannya melalui Keputusan Presiden, serta pengajuan kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru, setelah UU KKR 2004 dibatalkan oleh MK pada 2006,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Dewan HAM PBB tidak mencatat adanya hal negatif terhadap HAM di Indonesia. Tidak terkecuali isu pelanggaran HAM yang ada di Papua.
Dia mengatakan, permasalahan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua kerap kali mendapat provokasi berlebihan di media sosial. Padahal PBB menurutnya menyatakan Indonesia bersih dalam masalah itu.
“Kita ini sering diprovokasi oleh medsos yang tidak jelas. Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB, yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” kata Mahfud, Kamis (16/6/2022).
Sumber: inews.id
