Papua, manokwaripos.com – Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat mengakomodasi Orang Asli Papua (OAP) lebih dominan dalam formasi aparatur sipil negara (ASN) pada Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya dan pemerintah menyepakati komposisi sebesar 80 persen OAP mengisi formasi ASN. “Sudah (deal). Kami agendakan khusus mengundang Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang Ad Interimnya Menko Polhukam datang. Itu karena kami membuat underbold betul tentang keberadaan orang asli Papua,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian mengaitkannya dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DOB Papua. Dia menerangkan, RUU itu dipastikan akan menjamin keberadaan OAP melalui berbagai peraturan teknisnya, termasuk formasi ASN.

“Kami memastikan UU ini bisa menjadi payung hukum yang bisa diikuti dengan peraturan teknis lainnya yang menjamin keberadaan orang asli Papua,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi II, Menpan-RB Ad Interim Mahfud MD juga menyebutkan komposisi untuk formasi ASN di DOB Papua. Menurut dia, pemerintah juga menyatakan komposisi senada yaitu 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP.

“Dengan demikian, kami berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS (calon pegawai negeri sipil) formasi 2021 dari provinsi induk,” jelas Mahfud di ruang rapat Komisi II DPR, Selasa.

Di sisi lain, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) ASN di DOB Papua bisa pula direkrut dari penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang. Kemudian, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negara (IPDN) periode 2017-2021 sebanyak 487 orang juga untuk memenuhi SDM ASN.

“Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN,” imbuhnya.

Sumber: kompas.com