manokwaripos.com – Sejumlah program percepatan pembangunan digeber pemerintah untuk tujuan pemerataan di sejumlah daerah. Papua menjadi salah satu wilayah yang terus dikejar pembangunan sarana dan prasarananya demi merajut konektivitas dan membuka aksesibilitas, terlebih setelah adanya pengesahan pemekaran tiga provinsi baru. Adanya pembangunan di sektor perhubungan wilayah timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-sentris di tanah Papua.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bumi Cenderawasih bukan perkara mudah, sebab banyak hambatan dan tantangan yang kadang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. Namun, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo tak pernah menyerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masyarakat di tanah Papua patut bersyukur karena telah dapat menikmati infrastruktur transportasi yang sebagian besar telah selesai dibangun. Hal tersebut dipadukan dengan program pembangunan Gerbangmas Hasrat Papua yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe. Dampaknya, sebagian besar masyarakat di tanah Papua telah melihat berbagai perubahan pembangunan terutama pada sektor perhubungan.
Beragam Terobosan untuk Pembangunan Papua
Dilansir dari kantor berita Antara, Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat terobosan Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Sementara dari infrastruktur energi kelistrikan PLN, keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi.
Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 30,48%, melesat hingga menjadi 77% di tahun 2018. Dan tahun 2021 untuk Papua 94,55% dari target 100% pada 2022. Peningkatan ini dirasakan di daerah pedesaan. Untuk masalah tingkat kemiskinan Provinsi Papua, turut mengalami penurunan serta kualitas hidup rakyat mengalami peningkatan. Menurut data, di tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 31,13%, namun kemudian menurun di angka 27,38% di tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Papua telah mencapai Rp235,34 triliun.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua seharusnya bisa menjadi tolok ukur karena besarnya perhatian pemerintah untuk masyarakat di tanah Papua. Pasalnya, bukan sebuah perkara mudah untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di Papua yang wilayahnya tiga kali luas pulau Jawa. Tak hanya jalan Trans di Papua yang dibangun namun juga jalan akses jalan menuju di perbatasan negara tetangga Papua Nugini. Selain itu juga dibangun dermaga atau pelabuhan baru serta merevitalisasi pelabuhan lama guna memperkuat angkutan tol laut untuk membantu masyarakat Papua dalam memenuhi kebutuhan pokok murah dan terjangkau. Termasuk pula revitalisasi berbagai bandar udara sebagai jembatan distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Beragam produk yang dulunya sulit ditemukan di Papua, kini menjadi lebih mudah dipasarkan ke masyarakat karena adanya konektivitas sektor perhubungan.
Disamping itu, wilayah Papua yang memiliki karakteristik bentang alam berupa gunung, pegunungan,hutan belantara dan pesisir lautan mengakibatkan akses ke wilayah pedalaman jauh lebih mudah dicapai menggunakan moda transportasi udara. Saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 389 lapangan terbang yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten dan distrik Provinsi Papua. Tantangan terbesar penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang lancar dan murah, yang memungkinkan rakyat dan pemerintah melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisien.
Momentum Pemekaran Provinsi untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah
Adanya kebijakan pemekaran tiga provinsi di Papua selain sebagai upaya memotong jarak dan pelayanan masyarakat, secara umum juga menjadi momentum pemerataan pembangunan untuk mendukung perwujudan konektivitas antar wilayah. Akademisi dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa mayoritas Orang Asli Papua (OAP) berlokasi di Provinsi Papua Pegunungan. Namun, Papua Pegunungan merupakan wilayah yang kurang terkoneksi dengan baik antara satu distrik dengan distrik lainnya, bahkan terkadang dibutuhkan pesawat untuk berpindah dari satu distrik ke distrik lainnya. Oleh karena itu, melalui momen pemekaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan OAP. Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi yang kaya akan kearifan lokal, tradisi, budaya, keindahan alam, hingga hasil alam. Keindahan yang masih belum tersentuh dengan maksimal ini dapat diatasi dengan pemekaran provinsi sehingga pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, menyoroti isu perampasan hak masyarakat adat dalam pembangunan Trans Papua. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyatakan bahwa pembebasan lahan yang menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Adanya pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antarwilayah. Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat (hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat) masyarakat.
Prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jalan nasional ini terbentang sepanjang 3.421,34 km dari Kota Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua).
Dukungan Terhadap Program Pembangunan Konektivitas Antar Daerah
Dalam pelaksanaan program pembangunan Indonesia Timur sebagai upaya mencapai konektivitas antar daerah, sejumlah pihak juga menuangkan argumentasi bernada dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof Poppy Rupaidah PhD menyatakan dukungan upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membangun konektivitas antar daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua. Menurutnya, dengan terhubungnya transportasi di Papua menjadi bukti adanya keberhasilan pembangunan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Selain bidang perhubungan, pemerintah daerah juga harus terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Provinsi Papua dengan memberikan kesempatan belajar ke berbagai universitas dan perguruan tinggi kepada anak-anak asli Papua.
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Dea Calvin Rimayom menyatakan bahwa konferensi APS Papua tahun 2022 membahas tiga hal yang menjadi sorotan di antaranya Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Forum Masyarakat Adat Agama. Dengan demikian, implementasi UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan otonomi khusus dan Inpres percepatan pembangunan Papua diharapkan benar-benar dapat diwujudkan kepada masyarakat di tanah Papua. Sesuai kesimpulan APS, bahwa sektor pembangunan transportasi masih menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Mesakh Mirin, bahwa pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat Papua untuk mendapatkan kesejahteraan. DOB di Papua akan mendatangkan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
