Papua, manokwaripos.com – Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyambut baik rencana pemerintah melakukan pemekaran di wilayah Papua. Kebijakan itu diyakini mampu mengurangi konflik bersenjata.
“Dengan adanya pemekaran justru prediksi saya konflik senjata di Papua itu semakin bisa berkurang, karena ruang gerak mereka akan semakin sempit, mudah dibatasi,” kata Karyono kepada Medcom.id, Rabu, 13 Juli 2022.
Menurut dia, saat ini kelompok kriminal bersenjata (KKB) sangat bebas melakukan serangan-serangan kepada pasukan militer maupun masyarakat sipil. Pemekaran wilayah Papua diyakini mampu mempersempit ruang gerak KKB yang terlihat sangat leluasa.
“Jadi mudah dipantau (gerak-geriknya),” ujar Karyono. Namun, Karyono menilai meredakan konflik bersenjata di tengah pemekaran harus dibarengi dengan profesionalitas kerja TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut dia, konflik bersenjata akan terjadi jika aparat tidak profesional.
“Aparatnya tidak memiliki sistem yang bagus, sistem keamanan yang kuat, pasukan yang kuat, jebol juga nanti,” ucap Karyono.
Karyono memandang dengan aparat yang profesional dan kuat agenda pemekaran wilayah Papua bisa berdampak positif terhadap pemberantasan konflik bersenjata menahun di Bumi Cenderawasih. Sebab, kata dia, pemekaran akan memudahkan untuk memantau gerakan-gerakan kelompok bersenjata, meminimalisasi konflik, polarisasi di akar rumput, dan lain sebagainya.
“Tapi tentu saja dengan pemerintah daerah juga betul-betul bekerja menyejahterakan rakyat Papua. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah banyak melakukan korupsi, abai terhadap tanggung jawab kepada masyarakat Papua. Pemekaran sama saja nanti enggak ada output yang positif,” ungkapnya.
Dia menekankan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itu penting. Pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat (pempus) harus memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan menghindari kebocoran anggaran.
“Itu saya kira salah satu kunci, keberhasilan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) itu diukur sejauh mana kinerja pemda dan pempus dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Menjalankan program untuk menyejahterakan masyarakat Papua, meningkatkan pendidikan itu tentu akan menjadi penentu keberhasilan pemekaran DOB,” tutur Karyono.
Sumber: medcom.id
