Papua, manokwaripos.com – Ikatan Keluarga Besar Melanesia Samarinda (IKEMSA) Kalimantan Timur dan Perwakilan Mahasiswa Papua mengutuk aksi kejam yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Papua.
Hal itu ditegaskan melalui deklarasi IKEMSA Kaltim dan perwakilan Mahasiswa Papua di Samarinda, Sabtu (30/7). Selain itu mereka juga mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketua IKEMSA Kaltim, Sarmadan Agasar menyebut ada tiga poin penting yang menjadi perhatian yakni mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat demi tercapainya Papua damai. Selanjutnya mendorong penyelesaian masalah Papua secara rekonsiliasi dan restitusi menuju Papua yang aman dan Mendukung Otsus jilid II dan pemekaran DOB.
“Selain itu IKEMSA Kaltim juga meminta kepada Polri agar segera mengusut tuntas Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang mengacau keamanan Kesatuan Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Nduga,” paparnya.
Terkait aksi kekerasan di Papua khususnya di Kabupaten Nduga oleh KSTP beberapa hari lalu, agar aparat TNI dan Polri segera melakukan tindakan tegas, sehingga masyarakat kembali hidup dengan tenang dan rasa aman.
“Saya selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Melanesia Samarinda Kalimantan Timur dan Mahasiswa perwakilan Papua yang tergabung di dalamnya, secara pribadi maupun organisasi, kami mengutuk tindakan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua beberapa hari lalu yang terjadi konflik di Kabupaten Nduga, Papua, yang mana kelompok separatis teroris Papua telah melakukan pembunuhan kepada sejumlah warga sipil yang tidak bersalah dalam insiden ini agar segera pihak Keamanan TNI/Polri segera mengusut aksi kekerasan KSTP di Papua,” kata Sarmadan.
Dia juga mengaku prihatin terkait dengan konflik dan aksi kejam yang di lakukan oleh kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan Papua.
“Oleh sebab itu kami meminta agar segera pihak TNI dan Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan ini sampai ke akar-akarnya serta memberikan rasa aman dan nyaman dan tenteram bagi setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga, sebab akan mengganggu stabilisasi ekonomi dan pembangunan di kabupaten Nduga Provinsi Papua. Aksi yang di lakukan itu sudah tidak ada kemanusiaan,” tegasnya. (rdh)
Sumber: kaltim.prokal.co
