Papua, manokwaripos.com – Pemekaran Papua mesti betul-betul menjadi bagian integral dari upaya menyejahterakan masyarakat setempat. Adanya bermacam aspirasi menjadikan pelaksanaan pembangunan tambahan dari pemekaran tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan beragam aspirasi tersebut agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan sekaligus mencegah potensi konflik baru.
”(Hal) itu yang diantisipasi betul dan diingatkan oleh Wakil Presiden supaya pemekaran Papua itu memang betul-betul menjadi bagian integral dari menyejahterakan masyarakat Papua,” kata Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi pada sesi penyampaian keterangan pers seusai rapat terkait Papua di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (2/8/2022) sore.
Masduki menuturkan bahwa agenda pertama rapat yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin ini adalah mengevaluasi proses pembangunan kesejahteraan di Papua. Hal ini karena memang Wapres Amin mempunyai tanggung jawab di bidang tersebut.
Lebih lanjut Masduki menuturkan bahwa Wapres Amin juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Panglima TNI, Wakil Kepala Kepolisian RI, dan lain-lain dalam rapat karena memang pembangunan kesejahteraan di Papua membutuhkan situasi kondusif. Sejumlah kementerian di bawah koordinasi Wapres tidak mungkin dapat membangun kesejahteraan di Papua kalau kondisinya tidak aman.
”Kedua, secara garis besar, Wakil Presiden juga menekankan bahwa undang-undang mengenai pemekaran (Papua) sudah disahkan dan undang-undang ini akan berlaku setelah enam bulan. Sehingga, dengan demikian, maka tahun depan setidak-tidaknya sudah harus dilakukan. Persiapan-persiapannya seperti apa itu semua ditanyakan, informasinya seperti apa, lebih kepada dua hal itu,” ujar Masduki.
Menjawab pertanyaan media tentang pengaruh penambahan daerah otonomi baru (DOB) terhadap pembangunan kesejahteraan berikut kaitannya dengan anggaran, Masduki menuturkan bahwa hal tersebut juga dibicarakan dalam rapat. ”Itulah sebabnya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga diundang, termasuk dibicarakan hal-hal terkait dengan operasi pembangunannya seperti apa, pemekarannya itu bagaimana, itu semuanya masih dalam perencanaan dan rancangan-rancangan,” katanya.
Demikian pula mengenai apakah akan ada dana-dana yang sifatnya on top serta dana-dana existing atau operasional dana yang sudah berjalan sekarang. ”Tapi, itu semuanya masih belum ada finalisasi. Semuanya sifatnya masih informasi yang disampaikan dan kemudian nanti akan ada rapat berikutnya. Kira-kira begitu,” ujar Masduki.
Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Selasa (2/8/2022) didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menerima audiensi dan laporan capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Bina Graha, Jakarta. Arti penting Stranas PK menyikapi isu strategis penyelenggaraan pemilu dan pembentukan DOB Papua pada kinerja 2023-2024 ditekankan Jaleswari pada kesempatan tersebut.
Sumber: kompas.id
