manokwaripos.com – Sejumlah kajian dan pergerakan terus digencarkan oleh pemerintah pusat pasca Presiden Jokowi menandatangani UU Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk tiga provinsi bungsu di wilayah Papua, yakni Papua Selatan (Anim Ha) dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah (Meepago) dengan ibu Kota Nabire, dan Papua Pegunungan Tengah (Lapago) dengan Ibu Kota Wamena.
Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pemekaran baru saja dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang melawat ke Merauke dengan membawa spirit pembentukan DOB. Dalam kunjungannya, pihaknya membawa dua hal yakni gerakan pembagian 10 juta bendera yakni simbol timur, Indonesia bagian timur, sekaligus menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran.
Spirit Realisasi Pemekaran Membutuhkan Dukungan Semua Pihak
Dalam pidatonya, Mantan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa sejak semula pembentukan tiga DOB di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah sebagai dampak dan konsekuensi dari birokrasi yang semakin ramping.
Spirit itulah yang dimiliki seorang Presiden Jokowi karena beliau memahami betul kebutuhan masyarakat Papua. Terlebih, pemekaran sejak awal berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat yang gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah pusat. Adanya pemekaran juga dinilai terbukti membuat daerah semakin mandiri dan maju. Hal ini sejalan dengan tujuan awal yakni mendekatkan kesejahteraan.
Rata-rata pemekaran wilayah membuat pembangunan di daerah melompat, Meski demikian perlu didukung penuh oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat di daerah pemekaran. Di akhir pernyataannya, Mendagri memohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam rangka pemekaran.
Pembangunan SDM di Wilayah Pemekaran Menjadi Prioritas
Masih dalam kesempatan yang sama, Mendagri secara tulus meminta kepada kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, termasuk di Papua Selatan. Menurutnya, terdapat dua faktor kunci yang ditekankan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan. Pemberian beasiswa pendidikan pada Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP akan berdampak pada kemajuan daerah. Sebab, anak-anak yang terdidik dan terlatih akan menjadi orang yang inovatif dan kreatif. Penyediaan beasiswa tersebut tidak hanya sebatas untuk pendidikan dalam negeri, tetapi juga pendidikan di luar negeri. Harapannya, setelah kembali ke daerah, dengan bekal pendidikan dan inovasi yang dimiliki, mereka dapat menjadi generasi yang akan mengubah wajah Papua, termasuk di Papua Selatan.
Selain itu, menjadi sebuah penilaian yang tepat ketika nantinya menempatkan orang netral untuk mengisi jabatan penjabat gubernur di tiga provinsi baru Papua. Secara tegas dijelaskan bahwa pada prinsipnya, siapa pun penjabat nanti harus bisa menjalankan atau meletakkan landasan-landasan menjadi provinsi, tentunya juga harus mampu bersikap netral saal Pilkada berlangsung.
Perlunya Akselerasi Pembangunan Pasca Pemekaran di Papua
Masih terkait dengan tahapan realisasi pemekaran DOB di Papua, adanya akselerasi pembangunan mutlak diperlukan di wilayah Papua setelah proses pemekaran berhasil disahkan. Langkah tersebut dinilai cukup strategis dalam membawa kemajuan di Papua.
Direktur Penataan Derah, Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto menyatakan bahwa kondisi Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah. Termasuk sebaran penduduk sebaran desa tertinggal yang menjadi isu utama. Terdapat pula konfigurasi politik lokal yang kini masih terjadi. Sehingga polarisasi antara masyarakat pegunungan serta masyarakat pesisir begitu tampak terlihat. Sehingga dengan adanya pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah, sekaligus menjawab pertanyaan besar pemekaran ini untuk siapa nantinya. Untuk diketahui bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan ruang afirmasi bagi OAP dengan kuaota sebesar 80%, termasuk kelonggaran syarat batas usia untuk PNS yang semula 35 tahun menjadi 48 tahun.
Di sisi lain, Ketua DPW Partai Perindo Papua, Rafllous Doranggi menyatakan bahwa terdapat fakta di Papua hari ini dimana tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
Menurutnya, pendekatan pembangunan masih dianggap tidak berkelanjutan, masih banyak derah di Papua yang masih rendah dalam perencaan yang dilakukan. Sehingga, diperlukan pemetaan situasi serta pembuatan grand design jangka panjang yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu. Pada akhirnya akselerasi pembangunan pasca pemekaran penting dan harus berdampak luas.
Tiga Provinsi Baru Papua Disuplai Anggaran Pusat
Berkaitan dengan anggaran di tiga provinsi baru Papua, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menjelaskan bahwa ketiganya nantinya akan disuplai anggaran dari pusat dan daerah melalui mekanisme hibah. Sedangkan anggaran daerah berasal dari para bupati yang masuk ke dalam wilayah pemekaran tiga provinsi. Saat ini Menteri Keuangan tengah menghitung alokasi anggaran tersebut. Sedangkan dari Kementerian Dalam Negeri telah membuat tim khusus soal anggaran bagi daerah pemekaran baru.
Penjabat Bupati Mappi, Michael G.Gomar juga menyatakan bahwa dana hibah untuk Provinsi Papua Selatan telah disepakati, masing-masing kabupaten mendapat alokasi sebesar Rp10 Miliar yang nantinya digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan hingga 2025. Melalui pemekaran, dirinya berharap Kabupaten Mappi akan berkembang maju baik di sektor pembangunan, Kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur jalan dan terutama pengembangan wilayah terisolasi. Selain itu, juga akan dilakukan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mappi ke Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian keterwakilan ASN dari Mappi bisa diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi baru.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
