Papua, manokwaripos.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya tinggal menghitung hari.
“Mulai hari ini kita tinggal menghitung hari saja, memasuki proses akhir dari pembentukan daerah otonom baru provinsi papua barat daya,” tegas Ketua Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI Terkait RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Kamis (25/8).
Dikatakan Ahmad, pihaknya hari ini datang sebagai panitia kerja dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang pembentukan provinsi baru papua barat daya. “Kehadiran kami bagian dari proses untuk menyelesaikan pembentukan daerah otonomi baru provinsi papua barat daya.
Dalam proses penyelesaian ini, tentu kita harus ada interaksi dan komunikasi. Jadi kami datang sesungguhnya untuk hanya mendengarkan saja, aspirasi dari seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Barat Daya,” ujarnya.
Menurutnya, memang proses pembentukan rancangan undang-undang ini secara legal berjalan sudah beberapa bulan terakhir di Komisi II DPR RI. Jadi ini adalah bagian rangkaian rapat dengar pendapat, di mana pihaknya mendengar langsung aspirasi yang selama ini hanya didengar dari Jakarta sudah cukup lama.
“Ini adalah proses pematangan atau tahap akhir saja dalam proses pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya. Dari sini saya bisa menyatakan, aspirasi ini cukup bulat disampaikan dan mendapat dukungan dari semua elemen,” bebernya.
Lanjut Ketua Komisi II DPR RI, pemekaran ini bagian dari proses percepatan pembangunan dan ini berlaku di seluruh wilayah. Jadi artinya dengan lahirnya provinsi baru di Papua Barat, maka bisa mempercepat proses pembangunan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua.
“Memang kalau bicara percepatan pembangunan tidak cukup hanya sampai di pemekaran provinsi saja, tapi harus diikuti dengan pemekaran-pemekaran di tingkat kabupaten, kota dan juga pemekaran di tingkat distrik atau kelurahan,” tandasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar Pemerintah Daerah bisa tetap bersatu dan bersinergi dengan masyarakat menyambut pemekaran ini, dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di Tanah Papua khususnya di Papua Barat dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya.
Sumber: kumparan.com
