manokwaripos.com – Sentimen negatif terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Papua kembali muncul dari salah satu tokoh Separatis yang kini bermukim di luar negeri, Benny Wenda. Dalam sebuah tulisan yang diunggah di sosial media, dirinya menyatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua terjadi pada minggu yang sama saat terjadi kejadian pembunuhan terhadap lima orang warga Papua yang melibatkan oknum TNI. Kunjungan Presiden Indonesia kemudian disebut sebagai penghinaan terhadap orang Papua yang terbunuh. Sebuah logika yang tak masuk dinalar hanya demi keinginan melempar sentimen negatif.
Menurutnya, Kematian lima warga Papua di minggu ini hanya satu tetes dalam badai kekerasan Indonesia. Setiap bulan, kami dipaksa untuk berduka lebih banyak dari orang-orang kami. Kepada Presiden Widodo, dirinya kembali mengulangi tuntutan yang berkali-kali dilontarkan ULMWP. Segera tarik militer dan bebaskan semua tahanan politik, cabut semua pembatasan akses masuk ke Papua untuk media internasional dan LSM. Kemudian berhenti mencuri sumber daya melalui perkembangan ekonomi yang eksploitatif. Dalam harapannya, Presiden harus memenuhi hak Benny Wenda dan kelompoknya untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang dipantau secara internasional. Menurutnya referendum adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian.
Rentetan narasi tersebut memiliki sifat persuasif mengajak lingkaran sekitar dan pembacanya untuk berfikir negatif dan pesimis terhadap segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Satu yang harus kita pahami, bahwa lagi-lagi benang merah dari serangkaian pengangkatan isu memanfaatkan kunjungan Presiden Jokowi adalah tuntutan referendum. Sebuah modus klasik yang sudah bisa ditebak sejak awal. Bagi mereka, adanya referendum adalah kondisi ideal sebuah daerah yang bebas mengatur wilayahnya. Padahal misalnya hal tersebut terjadi justru akan banyak negara asing yang akan mengincar wilayah Papua. Kejadian di Timor Timur harusnya menjadi refleksi, bahwa referendum bukan solusi mutlak menuju kesejahteraan suatu wilayah.
Benny Wenda dan Referendum Tanpa Dasar
Selama ini Benny Wenda termasuk gencar menyerukan referendum bagi Papua di berbagai forum internasional. Namun dunia tak tertarik, bukan pada isu Papua tetapi pada referendum yang tak berdasar. Lagi pula Benny bukan orang pertama yang menyuarakannya. Sudah banyak tokoh sebelumnya yang kemudian mundur teratur lantaran tebentur aturan. Dunia tahu, referendum Papua tidak dimungkinkan dalam hukum internasional. Menurut guru besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro, Edy Pratomo bahwa berdasarkan hukum internasional, referendum menentukan nasib sendiri hanya dapat dilakukakn dalam konteks kolonialisme, atau wilayah terkait masuk dalam daftar wilayah perwalian dan non pemerintahan sendiri yang dirilis PBB. Papua sudah jelas tidak bisa masuk dalam daftar tersebut karena sama saja seperti memasukkan bayi ke dalam rahim ibunya lagi.
Tak hanya Benny Wenda, sejumlah isu ‘menarik’ sering ditunggangi oleh pihak-pihak oposisi pemerintah untuk menuju ke misi utama yakni referendum. Kasus Benny Wenda hanya salah satu yang kebetulan tersorot karena posisinya di luar negeri. Deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat bahkan hanya dianggap ‘gimmick’. Kelakuan Benny Wenda bahkan diprotes oleh Goliath Tabuni dan anak buahnya yang menyebutnya sedang terjebak dalam syahwat referendum sendiri. Sementara itu Menko Polhukam menyebut tindakan Benny Wenda tergolong makar.
Kunjungan ke-15 Presiden Jokowi ke Papua Bukan Selebrasi
Sejak awal menjabat, perhatian Presiden Jokowi terhadap suatu daerah khususnya wilayah Papua berbeda dengan para pendahulunya. Terhitung sudah 15 kali sang Presiden berkunjung ke wilayah paling timur di Indonesia untuk memastikan geliat percepatan pembangunan melalui sejumlah kebijakan yang tengah dan akan dicanangkan.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang dimulai dari wilayah Indonesia Timur jelas bukan sekedar selebrasi atau tidak memiliki makna. Penyerahan BLT BBM dilakukan agar daya beli masyarakat lebih baik, khususnya di wilayah timur terkait akselerasi kemajuan dan kesejahteraan. Staf Khusus Menteri Sosial, Faozan Amar menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) diberikan pemerintah untuk membantu menekan pengeluaran masyarakat.
Sementara itu, berkaitan dengan peluncuran Papua Football Academy (PFA), Presiden Jokowi berusaha memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan talenta sepak bola dari tanah Papua. Papua dan sepak bola ibarat dua kutub yang tidak bisa dipisahkan. Kenyataannya selama ini banyak bintang sepak bola Nasional yang lahir dari tanah Papua. Seluruh rakyat Indonesia berharap talenta-talenta Papua terbina dengan baik, bukan hanya pada skill bermain sepak bola tetapi juga sikap dan integritasnya.
Kemudian, saat kunjungan ke Timika, Presiden Jokowi beserta rombongan berkunjung ke PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berada di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meluncurkan teknologi 5G Mining di PTFI yang merupakan hasil Kerjasama antara PTFI dan Telkomsel sekaligus menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan di Indonesia, yang umumnya berada di daerah terpencil dan sulit terjangkau serta tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Penerapan teknologi 5G Mining mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh sekaligus meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas PT Freeport Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga bangga karena teknologi mutakhir tersebut 99% diawaki oleh sumber daya manusia dalam negeri, khususnya Papua. Dirinya optimis bahwa PTFI akan terus dapat menghasilkan SDM-SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia.
Mengawal Komitmen Pengusutan Kasus Pembunuhan di Mimika
Berkaitan dengan kasus pembunuhan di Mimika yang diangkat Benny Wenda menjadi isu untuk mengkritik kunjungan Presiden ke Papua. Hingga saat ini Polres Mimika terus mengusut kasus yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil. Dua oknum TNI diperiksa, sementara satu tersangka warga sipil yang melarikan diri masih diburu. Sebelumnya, sebanyak enam anggota TNI AD telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan dan penyidikan.
Tim Satreskrim Polres Mimika Polda Papua juga mengundang Kompolnas serta Komnas HAM Papua dalam melakukan rekonstruksi. Keterlibatan maupun kehadiran dari Kompolnas untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan mekanisme dan harapan warga. Tujuannya, agar kasus ini dibuka secara terang. Presiden Jokowi saat berkunjung ke Papua juga merespon dengan meminta Panglima TNI untuk membantu pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.
Di sisi lain, berangkat dari adanya keterlibatan pihak aparat dalam sejumlah kasus. Pihak KontraS mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan pendekatan militer untuk menuntaskan konflik di Papua. Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyatakan bahwa pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah dan justru berakibat pada masifnya pelanggaran HAM. Sementara itu, LBH Jakarta menilai bahwa tindakan dalam kasus tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak untuk hidup. LBH Jakarta juga mendesak agar seluruh tersangka diproses dan diadili melalui proses peradilan yang adil, bebas dan tidak memihak.
Tak ada satupun pihak yang menginginkan adanya tindakan kekerasan ataupun pembunuhan sekalipun dan terjadi dimanapun. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua bukan kemudian dianggap tidak turut berduka terkait adanya kasus tersebut. Banyak agenda dan kegiatan yang ingin disampaikan oleh sang kepala negara kepada warganya di Papua. Pernyataan Benny Wenda lagi-lagi hanya bermodal menumpang isu, padahal dirinya sendiri tak memiliki kontribusi apapun dalam pembangunan di tanah Papua. Di otaknya hanya terbesit referendum yang jika ditanyakan secara detail kelanjutannya dipastikan akan kebingungan sendiri.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
