Papua, Tmanokwaripos.com – Dalam rangka persiapan peresmian tiga provinsi baru di Papua, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. DOB ini telah bergerak ke tiga lokasi provinsi baru terhitung sejak Senin, 5 September 2022 lalu.
Ada pun kunjungan kerja tahap pertama dimulai pada rentang waktu 5-10 September yang meliputi Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah oleh Pokja II, dan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan oleh Pokja III.
“Pokja III tersebut terus bekerja untuk mendorong kesiapan peresmian provinsi baru di Papua,” kata Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Sumule Tumbo lewat keterangan resminya yang diterima Liputan6.com, Rabu (7/9/2022).
Dia berharap pihak-pihak terkait dapat memberi dukungan penuh serta menjalankan komitmen bersama agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.
“Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan,” kata Sumule di hadapan awak media.
Lebih lanjut, Sumule mengatakan, Pokja III nantinya bakal melaporkan secara berkala hasil kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan kepada pimpinan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu diperlukan kesolidan agar transisi menuju peresmian Provinsi Papua Pegunungan dapat tercapai sesuai jadwal.
Sumule juga menjelaskan bahwa selama di Wamena Jayawijaya, pihaknya bersama anggota pokja III lainnya akan melakukan sejumlah verifikasi. Hal itu seperti verifikasi kantor sementara pemerintahan provinsi, lokasi lahan pusat pemerintahan provinsi, serta rumah dinas penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah provinsi.
Di samping itu, pokja juga akan melakukan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), data dan dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah.
“Tak hanya itu, pokja juga akan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, TA 2023, serta melakukan agenda lainnya sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Untuk diketahui, pada hari pertama kunjungan kerja kali ini, pokja telah menggelar rapat konsolidasi di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya.
Dalam agenda rapat tersebut turut mengundang jajaran bupati/wakil bupati, sekretaris daerah dan kepala dinas terkait di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Usai rapat, seluruh anggota Pokja III meninjau lokasi calon kantor gubernur sementara, serta lokasi lain yang direncanakan bakal menjadi rumah dinas Gubernur Papua Pegunungan.
Di sisi lain, belum lama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana melihat langsung proses dan aktivitas penambangan bawah tanah yang terletak di Grasberg Block Cave (GBC) underground, Kabupaten Mimika, Papua. Jokowi dan rombongan tiba di lokasi pukul 11.15 WIT.
Sebelum menuju lokasi penambangan, Jokowi bersama rombongan mendengarkan penjelasan tentang pengerjaan pertambangan bawah tanah yang disampaikan oleh Senior Vice President Underground PT Freeport Indonesia Hengki Rumbink.
Untuk menuju lokasi penambangan, Jokowi dan Iriana harus menaiki elevator shaft yang bisa menampung 300 orang.
“Shaft ini bisa mengangkut beban hingga 38 ton dan mencapai ketinggian 225 meter dengan waktu tempuh kurang dari 1 menit,” kata Hengki dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis, 1 September 2022.
Dari sini, Jokowi dan Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta khusus dengan menempuh jarak 400 meter.
Setelah turun dari kereta, Jokowi kemudian berjalan kaki menuju GBC Unloading Station untuk menyaksikan proses bongkar muat hasil tambang dari kereta listrik tanpa awak.
Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Sumber: liputan6.com