Jakarta – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua makin intens melakukan aksi kekerasan dengan menyerang warga sipil maupun petugas keamanan yang terus menimbulkan korban jiwa. Kejadian terbaru KKB menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.
Dari rentetan kejadian penyerangan yang dilakukan KKB, dukungan untuk melakukan penumpasan KKB pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KKB sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.
“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di-marking. Yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, beberapa yang lalu.
Menurut Bobby, dalam upaya penumpasan KKB, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.
Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KKB.
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KKB.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut menilai, KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dirinya melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga Papua.
Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Kondisi ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional. (*)
